Adapun deklarasi Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia dilakukan di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (2/5). “Saya berterima kasih atas kesempatan 6 bandara dan 6 pelabuhan untuk dilakukan ini. Satu sisi ini akan mendisiplinkan semua stakeholder yang disana, dan yang kedua karena ini adalah pintu yang berkaitan dengan wisata dan juga logistik pasti ini juga akan memberikan dampak yang baik. Mudah-mudahan kami semua laksanakan dengan baik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, seperti dilansir Detik.
Zona Integritas (ZI) sendiri adalah predikat yang diberikan pada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun yang menjadi prioritas dalam pembangunan Zona Integritas meliputi 6 bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, dan Bandara Ngurah Rai Bali. Selain itu juga 6 pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam, serta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Tak hanya untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBM, pembangunan ZI juga dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis.
“Saya mengharapkan bahwa apa yang kita deklarasikan hari ini menjadi komitmen kita dan bukan hanya kita sampaikan atau ucapkan, tapi juga kita laksanakan. Pada tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan Hari Pendidikan, kita memang berkomitmen mendidik diri kita dan bangsa menjadi bangsa yang lebih terkemuka. Maka saya berjanji agar deklarasi ini menjadi bagian komitmen yang harus dilaksanakan,” jelas Budi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang juga ikut hadir dalam deklarasi itu menyatakan jika perbaikan di tiap kawasan tersebut nantinya akan dimonitor secara periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Komitmen untuk memperbaiki pusat pelayanan itu adalah menjadi daerah yang betul-betul bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Peresmian itu tidak seketika menjadi bagus, akan tetapi komitmen itu ada. Kita akan monitor secara periodik untuk perbaikannya,” pungkas Agus.
Social Plugin