Menurut General Manager Bandara Internasional Juanda Surabaya, Heru Prasetyo, penandatanganan kerja sama ini meliputi pelaksanaan berbagai kegiatan berupa penyediaan data melalui diseminasi informasi dan sosialisasi peraturan bersama. “Selain itu, pemanfaatan mesin pemindai x-ray dalam rangka pemeriksaan dan atau pemeriksaan ulang untuk pengeluaran, pemasukan atau transit,” ujar Heru.
Lebih lanjut Heru menuturkan, penandatanganan kerja sama ini juga mencakup penyediaan pemanfaatan fasilitas pemeriksaan fisik di terminal penumpang dan terminal kargo, penyediaan bimbingan teknis dan atau pelatihan. “Selain itu, juga dilakukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” jelas Heru.
Kerja sama dengan pihak BKIPM ini dilakukan guna menyamakan persepsi dalam tindakan pencegahan maupun penindakan secara hukum kegiatan lalu lintas ikan dan hasil perikanan ilegal yang bisa saja terjadi di Bandara Juanda Surabaya. Selain Bandara Juanda, kerja sama ini juga diterapkan di 13 kantor cabang PT Angkasa Pura I.
“Pada hari yang sama, kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero) juga melangsungkan penandatanganan di Jakarta bersama BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya penandatanganan yang dilaksanakan pada 17 Februari 2017,” ungkap Heru.
Berdasarkan data, nilai sumber daya ikan yang berhasil diselamatkan oleh PT AP I melalui 13 bandara yang berada di bawah pengelolaannya tahun 2018 lalu mencapai Rp 125 miliar. Pada 2018, tercatat setidaknya ada 1 kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan di Bandara Juanda. Sementara itu di awal tahun 2019 ini terdapat 1 kasus penyelundupan yang telah digagalkan, yaitu penyelundupan benih bibit lobster.
Social Plugin