Jakarta – PT Angkasa Pura (AP) I belum lama ini menandatangani MoU dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Ikan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan di wilayah 13 bandara yang berada di bawah pengelolaan AP I.
“Pengiriman hasil industri perikanan untuk ekspor melalui kargo pesawat udara memang sedang tumbuh. Namun pertumbuhan ini juga tak jarang diiringi dengan pengiriman produk perikanan yang tidak sesuai standar ketentuan yang berlaku, bahkan penyelundupan,” ujar Direktur Utama PT AP I, Danang S. Baskoro.
Oleh sebab itu, pihak AP I mendukung BKIPM KKP untuk mengawasi lalu lintas hasil perikanan melalui pesawat yang berada di bandara-bandara pengelolaan AP I seperti Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Hasanuddin Ujung Pandang, Bandara Sepinggan Balikpapan, Bandara Frans Kaisiepo Biak, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Bandara Adisumarmo Surakarta, Bandara Selaparang Mataram, Bandara Pattimura Ambon, dan Bandara El Tari Kupang.
“Kami saat ini sedang bekerjasama dengan pengelola bandara Angkasa Pura I persero dan sudah tersebar di 13 bandara di seluruh Indonesia. Khusus di karantina banyak ikan yang diselundupkan untuk diekspor misalnya cumi, lobster, sirip hiu, ikan napoleon, bahkan ada terumbu karang,” imbuh Kepala BKIPM KKP, Rina, Sabtu (18/2).
Lebih lanjut Rina menjelaskan bahwa banyak benih lobster yang telah diselundupkan ke luar negeri, padahal lobster boleh diekspor bila ukurannya lebih dari 200 gram dan tak boleh dalam keadaan sedang bertelur. “Kemarin sekitar 354 ribu benih ikan lobster diselundupkan,” katanya.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan tonggak bagi BKIPM dengan AP I untuk bekerja sama dan bersinergi dalam melakukan pengawasan lalu lintas ikan dan hasil perikanan melalui bandara di bawah pengelolaan AP I,” tandas Rina.
Social Plugin